Pada dasarnya tes wawasan kebangsaan memiliki banyak Materi, seperti : penerapan Pancasila, pengetahuan UUD, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Pengetahuan UUD tergolong jenis materi yang susah untuk di mengerti, selain karna pasal pasal dalam UUD 1945 yang banyak, juga karena kurangnya minat baca bagi sebagian besar orang. Undang-undang Dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Berikut beberapa soal latihan tes wawasan kebangsaan.
1. Menurut UU no 22 tahun 2003 Anggota MPR yang diduga melakukan perbuatan pidana. pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari ?
A. Badan Kehormatan Dewan
B.Ketua DPR
C.Ketua MPR
D.Jaksa Agung
E.Presiden
Pembahasan: ketika anggota MPR diduga melakukan tindakan pidana maka untuk tahap penyelidikan, pemanggilan da. Permintaan keterangan harus melalui persetujuan presiden
2. Kekuatan pendukung dalam usaha pertahanan dan keamanan negara menurut pasal 30 ayat 2 UUD 1945 adalah…
A. Polri
B. Polri&Tni
C. Tni
D. Pemerintah
E. Rakyat
Pembahasan:Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 : “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisisan Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan *rakyat* sebagai kekuatan pendukung.
3. Pernyataan dibawah ini yg tidak termasuk tujuan nasional NKRI menurut UUD 1945 adalah…
A.Menjalin persahabatan dengan negara manapun.
B. Mencerdaskan kehidupan bangsa
C.Memajukan kesejahteraan umum
D. Melaksanakan ketertiban dunia
E. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah
Pembahasan:Dalam pembukaan UUD 1945 tidak disebutkan untuk menjalin hubungan persahabatan
dengan negara lain. Pembukaan UUD 1945 mendasari sebagai salah satu tujuan nasioanl
NKRI
4. Rancangan undang-undang ( RUU) yang boleh diusulkan oleh DPD yaitu RUU yang menyangkut
A. Pertahanan dan keamanan
B. Otonomi daerah
C. Hubungan luar negeri
D.Peraturan pemerintah daerah
E. Peraturan pemerintah pusat
Pembahasan: DPD sebagai lembaga legislatif yang berfungsi menyuarakan saran dan rancangan undang-undang mengenai seluk beluk daerah termasuk otonomi daerah, sedangkan peraturan pemerintah daerah bukan urusan DPD melainkan urusan kepala pemerintahandi daerah
5. Setiap tanggal 16 Agustus, Presiden RI menyampaikan pidato dihadapan sidang Dewan Perwakilan Rakyat. Praktek yang demikian tidak diatur dalam UUD 1945, namun tetap dijaga dan dipelihara dalam praktek penyelenggaraan kenegaraan Republik Indonesia. Hal Ini biasa dikenal dengan
A. Peraturan Pemerintah
B. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
C.Peraturan Presiden
D. Konvensi
E. Hukum dasar yang tartulis
Pembahasan:Konvensi merupakan aturan pelengkap atau pengisi kekosongan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaaan, karena Konvensi tidak terdapat dalam UUD 1945.
Contoh Konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan yang masih dipelihara selama mtadaloh setiap tanggal 18 Agustus, Presiden RI menyampaikan p dato dihadapan skdang Dewan Perwakilan Rakyat. Praktek yang demikian tidak dlatur dalam UUD 1945, namun tetap dijaga dan dipelihara dalam praktek penyelenggaraan kenegaraan Repubilk Indonesia.
6.Setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membayarnya. Hal ini tercantum dalam UUD 1945…
A. Pasal 29 Ayat 1
B.Pasal 31 Ayat2
C. Pasal 30 Ayat2
D. Pasal 30 Ayat 1
E. Pasal 31 ayat 1
Pembahasan: Pada Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayalnya.
7. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 6A ayat 4 Jika dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tidak ada pasangan yang terpilih, maka.
A. Pasangan yang mendapat suara lebih dari 50% Jumlah suara dalam perhitungan dengan sedikitnya 20% suara dari tiap provinsi dapat diangkat menjad Presiden dan Wakil Presiden
B.Dua pasangan calon yang memiliki suara pertama dan kedua dalam pemilu langsung oleh rakyat dan pasangan yang memperelah suara terbanyak di lantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden
C. Partai politik dapat meminta DPR untuk mengadakan pemilihan ulang
D. MPR akan menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden yang baru
E.DPR akan mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden pada MPR
Pembahasan:
Sesuai dengan pasal 6A ayat 4 yang berbunyi ” Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”
8. Pada 22 Juni 2004 dibuat Undang Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, yang dinyatakan tentang macam macam peraturan perundang undangan. Urutan tertinggi berdasarkan UU No 10 Tahun 2004 setelah UUD 1945 adalah.
A. Peraturan Walikota
B.Peraturan Daerah
C. Peraturan Presiden
D. Peraturan pemerintah
E. Undang undang
Pembahasan: Undang Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang di dalamnya dinyatakan tentang urutan dan macam macam peraturan perundang undangan sebagai berikut
1.Undang Undang Dasar 1945, 2. Undang Undang3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah
4 Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah yang terdiri atas
Sebuah Peraturan Daerah Provinsi
6. Peraturan Daerah Kabupaten/kota
7. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat
9. Pada saat pemerintahan melakukan amandemen terhadap UUD 1945, salah satu unsur dalam sistematika UUD 1945 adalah Pembukaan UUD 1945. Faktor penyebab tidak ada perubahan pada Pembukaan UUD 1945 adalah..
A. hasil keputusan muayawarah/
sidang
B. Tidak disukai olah masyarakat
C. Tidak boleh ada perubahan
D. Memuat dasar negara
E.Sakral
Pembahasan: Amandemen UUD 1945 yang tidak menyentuh Pembukaan UUD 1945 berdasarkan alasan berikut Ini:
1.Pembukaan UUD 1945 memuat cara cara bermasyarakat (alinea 2 )
2. Pembukaan UUD 1945 memuat cara cara bernegara (alinea 2 )
3. Pembukaan UUD 1945 memuat tentang terjadinya negara (alinea 3)
4. Pembukaan UUD 1945 memuat tujuan negara alinea 4)
5. Pembukaan UUD 1845 memuat dasar negara (alinea 4)
10. Bela negara adalah ketentuan konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap warga negara berhak dan wajib Ikut serta dalam upaya (pembelaan negara” Artinya secara konstitusional bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Ada beberapa nilai dasar negara kecuail
A. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara
B. Memiliki Kernampuan Awal Bala Negara
C. Setia kepada Undang undang
D. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
E. Cinta Tanah Air
Pembahasan:nilai dasar negara, diantaranya sebagai berikut
1. Cinta Tanah Air
2 Kesadaran Berbangsa dan Bemegara
3. Setia kepada Pancasila
4. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara
5. Memiliki Kemampuan Awai Bela Negara
6. Semangat Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur
11. UUD 1945 merupakan konstitusi
pertama negara Republik
Indonesia yang berlaku mulai
tanggal …
A. 20 Agustus 1945 – 17 Agustus
1949
B.17 Agustus 1945 – 17 Agustus
1949
C. 18 Agustus 1945 – 27 Desember
1949
D.17 Agustus 1945 – 17 Agustus
1950
E.17 Agustus 1945 – 17 Agustus
1948
Pembahasan:konstitusi pertama kali adalah UUD 1945 yang disahkan dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 pada awalnya hanya berlaku kurang dari lima tahun dan selanjutnya dengan kondisi geo politik pasca KMB (Konferensi Meja Bundar) kita menggunakan Konstitusi RIS 1949 sebagai Undang Undang Dasar yang disahkan pada tanggal 27 Desember 1949. Itu pun hanya berlaku efektif tidak lebih dari setahun.
12. Alasan kembalinya pada UUD
1945 adalah bahwa UUD 1945
dianggap sebagai …
A. Konstitusi yang cocok untuk
bangsa indonesia
B. Konstitusi yang paling baik saat ini
C. Warisan nenek moyang
D. Konstitusi yang dianggap mampu
menjaga kesatuan dan persatuan
bangsa
E.Konstitusi pertama yang berlaku
Pembahasan: Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD resmi RI. Fase ini kemudian menjadi cikal bakal berlakunya demokrasi terpimpin.
Dalam proses perjalanannya, pemberlakuan UUD 1945 yang sedari awal merupakan konstitusi sementara menjadi layaknya kitab suci alias sakral dikarenakan UUD 1945 dianggap sebagai konstitusi yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
13. Tujuan perubahan UUD 1945 yaitu
menyempurnakan aturan dasar
mengenai jaminan dan
perlindungan HAM agar sesuai
dengan perkembangan paham
HAM dan peradaban umat
manusia yang merupakan syarat
bagi suatu negara hukum yang
tercantum dalam …
A. Pancasila
B. Perjanjian Internasional
C. UUD 1945
D. Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana
E. Hukum Internasional
Pembahasan: aturan dasar mengenai jaminan perlindungan HAM diatur dalam UUD 1945 yang telah melalui amandemen agar sesuai dengan perkembangan paham ham
14. Sistem pemerintahan menurut
UUD 1945 menegaskan bahwa ..
A. Kekuasaan kepala negara tidak tak
terbatas.
B. Kekuasaan kepala negara seumur
hidup
C. Kekuasaan kepala negara sangat
terbatas
D. Kekuasaan kepala negara perlu
dibatasi
E. Kekuasaan kepala negara tak
terbatas
Pembahasan: undang undang dasar ( UUD 1945) menegakkan bahwa kekuasaan kepala negara di Indonesia terbatas
15. Pada hakikatnya setiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan. Aturan dasar ini
tercantum dalam UUD 1945…
A. Bab XII Pasal 30 (2)
B. Bab XII Pasal 30 (1)
C. Bab X Pasal 28 (1)
D. Bab X Pasal 27 (2)
E. Bab X Pasal 27 (1)
Pembahasan: Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib untuk mempertahankan dan membela Tanah Air dari segala ancaman. Kewajiban ini juga tertuang jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi:“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”
16. .UUD RIS berlaku selama….
A. 10 bulan 11 hari
B.9 bulan 11 hari
C.7 bulan 21 hari
D 8 bulan 21 hari
E. 7 bulan 11 hari
Pembahasan: Masa Berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)
17. Undang-undang Dasar 1945 yang
mengatur bahwa setiap warga
Negara mendapat jaminan dan
perlindungan hukum ditegaskan
dalam pasal..
A. 28 ayat 1
B. 27 ayat 2
C. 27 ayat 1
D. 26 ayat 2
E. 26 ayat 1
Pembahasan:PASAL 27 Ayat 1 berbunyi Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
18. Pemilihan Umum dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil setiap lima
tahun sekali’ adalah bunyi pasal
….. UUD 1945 Amandemen
A. 22E ayat 1
B. 22D ayat 12
C. 22E ayat 3
D. 22D ayat 2
E. 22E ayat 2
Pembahasan: PASAL 22E Ayat 1
Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
19. setiap orang berhak
mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya,
berhak mendapatkan pendidikan
dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni
dan budaya, demi meningkatkan
kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia, aturan
ini dimuat dalam UUD 1945
pasal…
A. 28 A
B. 28 B
C. 28 C
D. 28 D
E.28 E
Pembahasan: PASAL 28C
1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
20.Penyidik berhak membuka,
memeriksa dan menyita surat-surat
dan kiriman-kiriman melalui Badan
Pos, telekomunikasi dan
lain-lainnya yang dicurigai
mempunyai hubungan dengan perkara pidana korupsi yang
sedang diperiksa ini adalah bunyi
pasal?
A. UNDANG NOMOR 3 TAHUN
1971 PASAL 10
B. UNDANG NOMOR 3 TAHUN
1971 PASAL 15
C. UNDANG NOMOR 3 TAHUN
1971 PASAL 14
D. UNDANG NOMOR 3 TAHUN
1971 PASAL 13
E. UNDANG NOMOR 3 TAHUN
1971 PASAL 12
Pembahasan: UU No 3 tahun 1971 Pasal 12
Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat-surat dan kiriman-kiriman melalui Badan
Pos, Telekomunikasi dan lain-lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara pidana
korupsi yang sedang diperiksa.
Untuk mendapatkan soal latihan yang lebih banyak silahkan gabung ke channel telegram: 100%kuis
Nebtov fact 