Banyaknya materi yang diujikan dalam TWK membuatnya cukup sulit dipelajari oleh sebagian orang, berikut ini soal latihan tes wawasan kebangsaan

1. Sesuai dengan UU No.32/2004 tentang pemerintahan daerah, implikasi pemerintahan desentralisasi adalah ….

A.Pemerintah pusat tidak lagi dapat mencampuri masalah administrasi dan birokrasi pemerintah daerah
B. Selain aspek pertahanan menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah
C. Rakyat mempunyai kebebasan mendirikan partai politik
D. Pemerintah daerah dipilih langsung oleh rakyat
E. Sebagian kewenangan pemerintah pusat ditangani langsung oleh pemerintah daerah

Implikasi dari pemerintahan desentralisasi adalah sebagian kewenangan pemerintah pusat ditangani langsung oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini berdasarkan UU No. 32/2004, daerah yang diberi wewenang adalah daerah tingkat II. Mereka diberi hak otonomi mengurus rumah tangganya sendiri.

2. Kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri, sedangkan kepala negara dipegang oleh presiden atau raja. Ini merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan …

A. Monarki
B. monarki absolut
C. aristokrasi
D.presidensial
E. parlementer

Salah satu sistem pemerintahan parlementer memiliki ciri-ciri kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri sedangkan kepala negara dipegang oleh presiden atau raja.

3. Kekurangan sistem pemerintahan presidensial adalah ….

A. parlemen dikendalikan oleh kabinet
B. kedudukan badan eksekutif sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen
C. kabinet dapat bubar sewaktu-waktu karena kedudukan badan eksekutif atau kabinet berakhir sesuai masa jabatannya
D. keputusan tidak tegas karena pembuatan keputusan atau kebijakan publik secara tawarmenawar antara eksekutif dengan legislatif
E. Konflik vertikal dan herizontal, misalnya dalam pelaksanaan pilkada

Kekurangan sistem
pemerintahan presidensial, yaitu: 1.Keputusan tidak tegas karena pembuatan keputusan atau kebijakan publik secara tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif
2. . Sistem pertanggungjawaban tidak jelas. 3. Tidak ada pengawasan langsung legislatif terhadap kekuasaan eksekutif.

4. Kabinet parlementer merupakan sistem pemerintahan yang diterapkan pada konstitusi….

A. UUDS1950
B. UUD 1945 hasil amandemen
C.RIS 1949
D.UUD 1945 hasil Dekret Presiden
E. UUD 1945

Sistem pemerintahan parlementer diterapkan pada konstitusi RIS 1949. Berdasarkan sistem pemerintahan ini, kepala negara dipimpin oleh presiden dan kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri.

5. Keuntungan sistem presidensial yang diterapkan di bawah UUD 1945 adalah ….

A. judicative heavy
B. stabilitas ekonomi
C. legislative heavy
D. stabilitas pemerintahan
E. executive heavy

Jika kelemahan sistem presidensial yang diterapkan dibawah Undang-Undang Dasar 1945 yang cenderung sangat executive heavy sudah dapat diatasi melalui pembaharuan mekanisme ketatanegaraan yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar ini, maka ekses-ekses atau efek samping dalam prakek penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial seperti selama ini terjadi tidak perlu dikhawatirkan lagi. Keuntungan sistem presidensial justru lebih menjamin stabilitas pemerintahan.

6. Presiden dan wakil presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah UUD 1945. Dalam sistem ini tidak dikenal dan tidak perlu dibedakan adanya ..

A. kepala pemerintahan dan kepala agama
B.kepala negara dan kepala militer
C.kepala pemerintahan dan kepala militer
D.kepala negara dan kepala pemerintahan
E. kepala negara dan kepala agama

Presiden dan wakil presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah UUD 1945. Dalam sistem ini tidak dikenal dan tidak perlu dibedakan adanya kepala negara dan kepala pemerintahan. Keduanya adalah presiden dan wakil presiden. Dalam menjalankan pemerintahan kekuasaan dan tanggung jawab politik berada di tangan presiden (concentration of power and responsibility upon the president). negara,

7. Presiden dan/atau wakil presiden dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum konstitusi. Dalam hal demikian, presiden dan/atau wakil presiden dapat dituntut pertanggungjawaban untuk disidangkan dalam MPR, yaitu sidang gabungan antara ….

A. DPR dan MA
B. KY dan KPK
C. DPR dan DPD
D. DPR dan MK
E. MA dengan MK

Tuntutan pemberhentian presiden dan/ atau wakil presiden yang didasarkan atas tuduhan pelanggaran atau kesalahan, terlebih dulu harus dibuktikan secara hukum melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Jika tuduhan bersalah itu dapat dibuktikan secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Barulah atas dasar itu, MPR, yaitu sidang gabungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, bersidang dan secara resmi mengambil putusan pemberhentian.

8. Salah satu kewenangan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan daerah otonom di bidang fiskal misalnya ….

A. memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama
B. menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian
C. mencetak uang dan menentukan nilai mata uang
D. mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata
E. mendirikan dan membentuk kepolisian negara

Kewenangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan desentralisasi syaratnya antara lain pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Dalam bidang fiskal atau moneter misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, pengendalikan peredaran uang, dan sebagainya.

9. Perbedaan sistem pemerintahan kerajaan dan republik salah satunya adalah ….

A.usaha-usaha untuk mencapai tujuan negara
B. pengangkatan masa jabatan kepala negara
C. gaya kekuasaan yang dilaksanakan
D. jumlah orang yang memegang kekuasaan
E. tujuan kekuasaan yang dilaksanakan pemerintah

Sistem pemerintahan kerajaan diperintah oleh seorang Raja yang mendapatkan kekuasaan berdasarkan hak waris dengan waktu seumur hidup, sedangkan sistem pemerintahan republik dikepalai oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat untuk jangka waktu tertentu. Jadi, yang membedakan sistem pemerintahan kerajaan dan republik adalah pengangkatan masa jabatan kepala negara.

10. Pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada daerah dikarenakan ….

A. pemerintah daerah agar turut membantu tugas pemerintah
B.pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusan di daerah
C.pemerintah daerah lebih bertanggung jawab atas daerahnya
D. pemerintah pusat kurang bertanggung jawab atas daerah
E. pemerintah daerah lebih berhasil melaksanakan pembangunan daerah

Pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada daerah dengan tugas pembantuan, hal tersebut dikarenakan pemerintah pusat memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan urusan-urusan yang ada di daerah sehingga pemerintah pusat memberikan tugas pembantuan tersebut kepada pemerintah daerah.

11. Pancasila sebagai paradigma mencakup hal-hal berikut, kecuali ….

A. pembangunan pertahanan dan keamanan
B. pembangunan kepribadian bangsa
C.pembangunan ekonomi
D. pembangunan sosial budaya
E. pembangunan politik

Pancasila sebagai paradigma mencakup pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Seementara itu, pembangunan kepribadian bangsa timbul atas kebiasaan dan adat bangsa tersebut.

12. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia berPancasila dalam tiga prakara atau tiga asas, yaitu ….

A. kebudayaan, religius, kenegaraan
B.ketuhanan, kemanusiaan, persatuan
C. kemanusiaan, persatuan, kerakyatan
D. persatuan, kerakyatan, keadilan
E.kerakyatan, keadilan, kebudayaan

Asas kebudayaan, secara yuridis Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam hal adat-istiadat dan kebudayaan.

Asas religius, toleransi beragama yang didasarkan pada nilai-nilai religius telah mengakar kuat dalam kehidupan seharihari masyarakat Indonesia.

Asas kenegaraan, karena Pancasila merupakan jati diri bangsa dan disahkan menjadi dasar negara, maka secara langsung bangsa Indonesia ber-Pancasila sebagai asas kenegaraan.

13. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat refomatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat ….

A. aktual, statis, dan responsif
B. faktual, dinamis, dan preventif
C. faktual, statis, dan pragmatis
D. aktual, dinamis, dan antisipatif
E. aktual, statis, dan antisipatif

Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang berkembang. selalu

14. Teks-teks yang termuat dalam konstitusi yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk ….

A.kekuasaan hukum di atas parlemen
B.membatasi kekuasaan pemerintah
C.memberikan kekuasaan tak terbatas pada pemerintah
D.jaminan atas kewajiban politik rakyat
E.kekuasaan parlemen di atas lembaga hukum

Makna konstitusi tidak sekadar naskah yang memuat ketentuan hukum dasar. Di dalamnya terkandung kehidupan sosial politik suatu bangsa yang menjadi pedoman bernegara. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak politik rakyat. Kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum.

15.Ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai ideologi, Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka karena ….

A. penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat
B. Totaliter
C.nilai-nilai dan cita-cita dihasilkan dari pemikiran individu atau kelompok yang berkuasa dan masyarakatnya berkorban demi ideologinya
D.menolak reformasi
E.masyarakat harus taat kepada ideologi elite penguasa

Ciri-ciri ideologi terbuka adalah:

nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya, dan religius masyarakatnya

menerima reformasi

penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat

16. Pancasila termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea…

A. pertama
B.kedua
C. ketiga
D.keempat
E. Ketiga dan keempat

Perwujudan Pancasila sebagai ideologi nasional yang berarti menjadi cita-cita penyelenggaraan bernegara. Visi ideal, yaitu cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada alinea keempat. Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan karena setiap sila dalam pancasila mengandung empat sila lainnya dan kedudukan dari masing-masing sila tersebut tidak dapat ditukar tempatnya atau dipindah-pindahkan.

17.Nilai instrumental Pancasila dapat ditemukan dalam perangkat negara berikut ini, kecuali ….

A.ketetapan MPR
B.peraturan pemerintah
C.keputusan presiden dan wakil presiden
D. undang-undang
E.UUD 1945

Nilai instrumental pancasila merupakan penjabaran dari nilai dasar yang merupakan arahan dalam kurun waktu dan kondisi tertentu. Nilai instrumental bersifat kontekstual dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nilai instrumental dapat ditemukan pada: UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, pertaturan pemerintah, dan peraturan perundangan lainnya.

18. Lembaga negara yang baru ada setelah amandemen UUD 1945 sebagai berikut, kecuali ….

A. KPU
B. DPD
C. BPK
D. Mahkamah Konstitusi
E. DPR

Setelah amendemen UUD 1945, terdapat beberapa lembaga negara yang baru, yaitu DPD, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan KPU.

19. Pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada standar nilai Pancasila adalah maksud dari ….

A.Pancasila sebagai paradigma pembangunan
B. Pancasila sebagai ideologi terbuka
C.Pancasila sebagai nilai instrumental
D. Pancasila sebagai ideologi tertutup
E.Pancasila sebagai dasar negara

Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai-nilai dasar pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang mengacu pada standar nilai Pancasila adalah maksud dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan.

20. Sesuai dengan ketentuan menurut UUD 1945 setelah amandemen, MPR berhak untuk ….

A. melantik presiden& wakil presiden
B.memilih keanggotaannya
C.menetapkan GBHN
D. membuat UUD
E.memilih presiden & wakil presiden

Setelah amendemen, MPR memiliki kewenangan untuk mengubah UUD, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, dan MPR tidak lagi berwenang untuk memilih presiden dan wakil presiden serta tidak lagi menyusun GBHN. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu).

Untuk mendapatkan soal latihan yang lebih banyak silahkan gabung ke channel telegram: https://t.me/ruangkuiskita